Secara umum tujuan pendirian Satgas PKH untuk menjaga kelestarian hutan, keselamatan satwa liar, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks kawasan TNTN, peran Satgas PKH berfungsi sebagai badan pemerintah yang menjalankan agenda revitalisasi hutan. Namun, narasi penyelamatan ekologis pada akhirnya merupakan dalih politik untuk meneguhkan praktik militerisasi di dalam kawasan hutan.
Lembaga ini menjelma menjadi lengan negara yang super kuat untuk mengurusi pelbagai hal: mulai dari menagih denda administratif, menyita lahan, menguasai kembali, dan bahkan sampai bisa melepaskan lahan hasil sitaannya dari kawasan hutan untuk menjadi hutan produktif milik negara.
Berawal dari Gajah Menjadi Satgas PKH
Seekor anak gajah tinggal di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Provinsi Riau. Anak gajah ini diberi nama Domang oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, pada 2 Desember 2021.
Domang diambil dari penggalan Bujang Tan Domang, karya sastra lisan masyarakat di Petalangan, Pelalawan, Riau, yang berarti penguasa.
Gajah Domang jadi ikon di TNTN karena sempat viral pada 2021. Gajah ini punya tingkah yang usil dan manja kepada perawatnya. Ia juga suka berjoget-joget, sehingga menimbulkan gelak tawa netizen di jagat maya.
Domang tampil sebagai sosok ikonik yang jadi harapan pelestarian hutan. Empat tahun setelahnya, Domang mungkin tidak mengira sosoknya akan dijadikan bahan propaganda oleh negara.
Dalam rilis pers Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada 3 November 2025, kawasan TNTN terbilang mengkhawatirkan. Penebangan hutan liar membuat ekosistem para gajah di kawasan tersebut terancam.

Melansir Kompas.com (14/8/2026), pakar konservasi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Burhanuddin, mengatakan populasi gajah Sumatra dalam tiga generasi mengalami penurunan hingga 70 persen, dari 2.400-2.800 ekor pada 2007 menjadi 900-1350 ekor pada 2026.
Karenanya, pada 21 Januari 2025, Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 pada Pasal 8 ayat 3, yang berisikan lembaga dan kementerian yang terdiri dari dua unsur (pengarah dan pelaksana), sebagai berikut:
Unsur Pengarah
- Ketua Pengarah: Menteri Pertahanan
- Wakil Ketua I: Jaksa Agung RI
- Wakil Ketua II: Panglima TNI
- Wakil Ketua III: Kepala Kepolisian Negara RI
Anggota:
- Menteri Kehutanan
- Menteri ESDM
- Menteri Pertanian
- Menteri ATR/Kepala BPN
- Menteri Keuangan
- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH
- Kepala BPKP
Unsur Pelaksana
- Ketua Pelaksana: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.
- Wakil Ketua I: Kepala Staf Umum TNI.
- Wakil Ketua II: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
- Wakil Ketua III: Deputi Bidang Investigasi BPKP.
Anggota:
- Kementerian Kehutanan: Ditjen Planologi Kehutanan & Tata Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari.
- Kementerian ATR/BPN: Ditjen Tata Ruang, Ditjen Penetapan Hak & Pendaftaran Tanah.
- Kementerian Keuangan: Unsur teknis Pengelolaan Keuangan Negara dan Pajak.
- Kejaksaan Agung RI: Ditambah unsur Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Unsur Intelijen Strategis (BAIS TNI).
- Kementerian Pertahanan: Ditjen Strategi Pertahanan.
- Kementerian ESDM & Kementerian Pertanian: Divisi teknis pengawasan izin tambang dan perkebunan.
- Badan Informasi Geospasial (BIG): Pendampingan data spasial dan verifikasi pemetaan digital.
Satgas PKH didirikan untuk menjaga kelestarian hutan, keselamatan satwa liar, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks kawasan TNTN, perannya berfungsi sebagai badan pemerintah yang menjalankan agenda revitalisasi hutan.
Namun, narasi penyelamatan ekologis pada akhirnya merupakan dalih politik untuk meneguhkan praktik militerisasi di dalam kawasan hutan.
Alih-alih menyelamatkan populasi gajah, Perpres 5/2025 justru memberikan wewenang lebih kepada Satgas PKH untuk mempercepat penyelesaian permasalahan tata kelola lahan di area perkebunan dan pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan.
Fokus utamanya adalah memastikan seluruh lahan yang berada di kawasan hutan tetap dalam penguasaan dan kepemilikan negara. Hal ini tertulis jelas dalam huruf C bagian ‘menimbang’ perpres tersebut.
Karut-Marut Hukum dan Kewenangan Satgas PKH
Kewenangan Satgas PKH diatur lewat Pasal 3 dan 4 dalam Perpres 5/2025. Mereka memiliki legalitas untuk melakukan penagihan denda administratif, penguasaan kembali lahan berstatus kawasan hutan, dan pemulihan aset di kawasan hutan.
Sasaran pengambilan lahan adalah tanah-tanah milik perusahaan dan warga yang dianggap tanah ilegal atau tidak diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Celakanya, operasi melakukan penguasaan kembali lahan yang dianggap ilegal itu, justru pada awalnya tidak memiliki landasan peraturan perundangan.
Pasalnya, ketentuan hukum penguasaan kembali lahan sitaan tak ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
Maka dari itu, ada dugaan maladministrasi hukum yang dilakukan oleh negara. Sebab, bahasa penguasaan kembali tidak pernah ada dalam PP 24/2021, yang jadi pijakan pembentukan Satgas PKH sebelum terbitnya Perpres 5/2025.
Negara mengakalinya dengan merevisi PP 24/2021 melalui PP Nomor 45 Tahun 2025. Masalahnya, aturan ini baru terbit pada 19 September 2025, setelah delapan bulan Satgas PKH bekerja sejak Februari.
Hal ini dilakukan agar operasi penertiban lahan-lahan di kawasan hutan dianggap “sah” secara hukum. Artinya, semua praktik lapangan, seperti menggusur, merelokasi, mencabut status Sertifikat Hak Milik (SHM), sebelum PP 45/2025 terbit, merupakan maladministrasi dan cacat hukum.
Dian Kus Pertiwi, pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), melihatnya sebagai pembenaran atas tindakan Satgas PKH. Dalam Independen.id (22/06/2026), ia mengatakan tindakan pemerintah termasuk backdate dalam pembuatan prosedur hukum.
Artinya, kewenangan Satgas PKH dijalankan tanpa dasar hukum karena PP 45/2025 baru terbit delapan bulan setelahnya. Dian menilai, ini semacam cara negara melegalisasi tindakan yang telah lebih dulu dilakukan Satgas PKH.
Kendati begitu, lewat operasi penertiban kawasan hutan yang cacat hukum, Satgas PKH telah mengambil alih sejumlah lahan, seperti yang terjadi di Desa Bagan Limau, Pelalawan, Riau.
Sebanyak 63 lahan diambil alih dan dinyatakan ilegal. Hasil sitaan diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dilansir dari Suara.com (23/06/2026).
Padahal, lahan-lahan tersebut telah mengantongi bukti kepemilikan sah berupa SHM yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sejak 1998.
Lebih lanjut, lewat Pasal 2 PP 45/2025, Satgas PKH diberikan otoritas tambahan, yakni tindakan mengintervensi penyelesaian konflik lahan yang sedang berlangsung dan dapat memverifikasi ulang tanah yang telah memiliki izin.
Ini tak hanya menyasar lahan perkebunan milik korporasi, tapi juga warga. Contohnya pengambilalihan 63 SHM tanah milik warga Desa Bagan Limau, yang dianggap ilegal dan harus direlokasi tanpa melalui pengadilan.
Lebih parahnya lagi, setelah lahan warga dirampas, SHM-nya ditukar hanya dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang lahan pengganti.
Selain Desa Bagan Limau, ada warga di enam desa lain yang harus angkat kaki dari tempat tinggalnya karena dianggap memasuki teritorial kawasan TNTN, yaitu: Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Bukit Kesuma, Desa Segati, Desa Gondai, dan Desa Air Hitam (Tirto.id, 28/11/2025; Jaring.id, 23/6/2026; Liputan6.com, 13/7/2026).
Warga dari tujuh desa ini dijanjikan lokasi baru. Alih-alih mendapatkan penghidupan yang damai di lokasi baru, justru yang terjadi adalah konflik horizontal.
Di Desa Bagan Limau, misalnya, mereka direlokasi ke suatu daerah bekas lahan milik PTPN. Melansir Independen.id (22/06/2026), lahan bekas PTPN itu ternyata masih dimiliki orang lain. Sampai saat berita itu dirilis, Desa Bagan Limau masih belum diberikan lahan pengganti.
Padahal, ada empat hektare (ha) dari dua kepala keluarga (KK) yang lahan sawitnya sudah ditebang menggunakan alat berat eskavator untuk menjadi seremoni yang dihadiri Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, pada 20 Desember 2025.

Selain kewenangan untuk mencabut SHM warga tanpa melalui proses peradilan, lewat PP 45/2025 ini pula, Satgas PKH juga dapat melepaskan lahan berstatus kawasan hutan secara parsial.
Kewenangan itu dirancang melalui revisi Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 20 Tahun 2025 pada 28 Oktober 2025, dengan menyelipkan Pasal 326A.
Implikasinya, Satgas PKH punya kewenangan untuk melepaskan lahan hasil sitaan dari yang sebelumnya diklaim sebagai kawasan hutan menjadi lahan produktif yang dimiliki negara.
Aturan ini diduga sarat kepentingan monopoli bisnis sawit negara. Berbekal Pasal 326A, perkebunan/pabrik sawit yang sebelumnya dicap ilegal, maka setelah diambil alih negara stempel ilegal seketika bisa hilang.
Fenomena ini memperlihatkan adanya upaya merekayasa secara sistematis regulasi demi kepentingan bisnis negara. Dalam Perpres 5/2025 misalnya, negara memasukan kewenangan Satgas PKH untuk melakukan “penguasaan kembali” atas lahan yang semula dicap ilegal.
Padahal, istilah dan dasar hukum “penguasaan kembali” tidak pernah ada dalam ketentuan PP 24/2021, yang semestinya menjadi dasar dari pembentukan regulasi Perpres 5/2025.
Ketentuan lainnya yang juga bermasalah terlihat pada sejumlah pasal dalam PP 45/2025, khususnya Pasal 35, 35A, dan 31. Aturan ini menetapkan perusahaan yang gagal bayar denda administratif dalam tenggat waktu tertentu akan diambil alih lahannya oleh negara.
Namun, kepatuhan membayar denda administratif ini juga tidak menjadi jaminan. Lahan milik perusahaan tetap bisa diambil alih negara jika terbukti berada di dalam kawasan hutan konservasi.
Singkatnya, seluruh rangkaian sentralisasi kekuasaan negara dalam bentuk penguasaan lahan ini, dilakukan melalui Permenhut 20/2025, utamanya melalui Pasal 326A.
Beleid itu merevisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
Lewat peraturan ini, negara memiliki kewenangan mengambil alih dan mengelola lahan-lahan di dalam kawasan hutan. Dalam hal ini, Satgas PKH menjadi instrumen pemusatan kekuasaan tersebut.
Lembaga ini menjelma menjadi tangan negara yang super kuat untuk mengurusi pelbagai hal: mulai dari menagih denda administratif, menyita lahan, menguasai kembali, bahkan sampai bisa melepaskan lahan hasil sitaannya dari kawasan hutan untuk menjadi hutan produktif milik negara.
Semua hasil dari operasi PKH ini nantinya akan dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara/APN (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru diresmikan pada 16 Januari 2025.
Agrinas, Militerisasi, dan Rente Politik Perkebunan
Seluruh fenomena ini membentuk suatu pola menguatnya militer di sektor perkebunan, dan menjadi kepanjangan tangan negara untuk memonopoli bisnis kelapa sawit.
Pendirian pos-pos tentara di hutan, dan suplai langsung prajurit tambahan dari Kodam XIX/Tuanku Tambusai di sekitar wilayah TNTN, jadi salah satu faktor yang memperjelas pola militerisasi di dalam perkebunan.
Jauh panggang dari api, gembar-gembor revitalisasi hutan untuk gajah Sumatra hanyalah sebuah kedok untuk menutupi kepentingan monopoli bisnis negara.
Amir—bukan nama sebenarnya—adalah warga Lubuk Batu Tinggal, yang masih bertahan dan tidak menuruti perintah Satgas PKH untuk menyerahkan SHM-nya ke ATR/BPN.
Ia sering melihat patroli tentara di hutan sekitar pemukimannya. Sejak 25 Mei 2025, warga Desa Lubuk Batu Tinggal ditontoni kumpulan tentara yang memakai baju tempur dan lengkap dengan senjata untuk berpatroli di sekitar desa (Independen.id, 22/6/2026).
Menurut Barita Simanjuntak, Juru Bicara Satgas PKH, ramainya penampakan tentara di hutan pasca-pembentukan Satgas PKH, bukanlah hal aneh. Sebab, perangkat negara yang berpengalaman memasuki pedalaman hutan Indonesia adalah tentara.
Sekaligus, pelibatan militer dengan senjata lengkap juga bentuk dari ketegasan pemerintah untuk menindak para konglomerat. Pada kenyataannya, hampir setiap hari warga melihat tentara yang menenteng senjata, mengukur tanah mereka, dan patroli di sekitar desa mereka (Jaring.id 10/6/2026).
Pernyataan Barita justru memperlihatkan dengan lebih jelas kepentingan monopoli lahan kelapa sawit melalui Satgas PKH yang dibekingi tentara. Tidak berhenti di sana, ada pula pembuatan berbagai instrumen hukum yang menjadi dasar tindak tanduk Satgas PKH.
Pembuatan berbagai aturan baru sebetulnya hanya berputar pada konteks kepemilikan, distribusi, dan penguasaan kembali tanah oleh negara. Melansir Independen.id (22/6/2026), Roni Saputra, dari Auriga Nusantara, mengatakan Satgas PKH dan PT APN hanyalah selubung dari operasi nasionalisasi tanah ilegal skala besar yang dilakukan negara.
Selubung ini sangat cerdik dimainkan oleh negara melalui militer. Mereka membentuk Satgas PKH dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang kuat secara hukum. Lalu mendirikan BUMN baru bernama PT APN sebagai pengelola hasil sitaan.
Kemudian, negara juga lepas tangan pada konflik horizontal antar-warga yang tempat tinggalnya dianggap ilegal. Sampai di sini, apakah gajah Domang dan kawan-kawannya benar-benar sedang diselamatkan negara? Hal itu tak dapat dipastikan.

Satu-satunya yang bisa dipastikan hanya dominasi militer pada sektor perkebunan. Operasi pelibatan militer ini dilegalkan oleh Menhut Raja Juli Antoni dan Panglima TNI Agus Subiyanto, melalui nota kesepahaman yang terbit pada 12 Februari 2025 (Kehutanan.go.id, 13/02/2025).
Perjanjian itu meliputi rehabilitasi hutan, pengamanan kawasan, hingga pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara. Nota ini menjadi penanda penting dari wujud militerisme di dalam sektor perkebunan pada era Prabowo Subianto (Walhi.or.id, 15/6/2026).
Namun, dominasi tentara tak hanya berhenti pada operasi penertiban kawasan hutan saja. Penempatan anggota tentara secara dominan juga dilakukan dalam struktur BUMN baru, yaitu PT APN. Melansir Sawitindonesia.com (15/3/2026), jajaran direksi dan komisaris perusahaan diisi para purnawirawan TNI.
Pada fase awal pembentukan PT APN, mantan Danjen Kopassus, Agus Sutomo, mengisi posisi direktur utama (dirut). Pada 12 Maret 2026, Agus diganti Mohammad Abdul Ghani, mantan Dirut Holding PTPN III atau PalmCo.
Berikut daftar nama purnawirawan TNI yang mengisi posisi strategis di PT APN, dilansir dari Sawitindonesia.com (15/3/2025), IDNTimes.com (20/3/2026), Investor.id (17/3/2026), dan Bisnissawit.com (13/3/2026):
- Komisaris Utama: Letjen TNI (Purn.) R. Wisnoe Prasetja Boedi;
- Dewan Komisaris: Mayjen TNI (Purn.) Meris Wiryadi;
- Direktur Hubungan Kelembagaan: Mayjen TNI (Purn.) Cucu Somantri
- Direktur Hukum: Brigjen TNI (Purn.) I Nyoman Suparta, S.H., M.H.;
- Kepala Kantor Regional Riau: Mayjen TNI (Purn.) Irwansyah; dan
- Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum: Mantan Kodilat Wadan TNI AD, Bachtiar Utomo.
PT APN didirikan pada 16 Januari 2025, lewat PP Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
BUMN baru ini bekerja sama dengan Satgas PKH yang bertugas untuk menyetorkan lahan hasil sitaan ke perusahaan. Dana hasil sitaan itu dikelola PT APN dengan tujuan menaikan pendapatan negara. Mekanisme pengelolaan ini dinamai Kerja Sama Operasi (KSO).
Melalui data temuan tim Indonesialeaks pada laman Independen.id, salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan PT APN untuk ekspor crude palm oil (CPO) ialah PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR), anak perusahaan dari Jhonlin Group milik Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.
Hal ini sempat memunculkan polemik karena CPO yang dibeli JARR diduga berasal dari hasil sitaan kasus korupsi Duta Palma Group, milik Surya Damardi.
Duta Palma Group sempat melaporkan PT APN ke Bareskrim Polri atas dugaan pencurian CPO pada 27 Maret 2025. Menurut kuasa hukum Duta Palma, R. Azhari, ada dugaan peran JARR sebagai penadah dalam kasus ini (Sawitku.id, 18/08/2026).
Sejak pembentukannya, PT APN santer diberitakan sebagai perusahaan penadah yang mewakili pemerintah untuk mengelola lahan hasil sitaan Satgas PKH.
Saat itu untuk pertama kalinya, PT APN muncul dalam pemberitaan nasional sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola hasil sitaan kasus korupsi PT Duta Palma Group pada 2025. PT APN dititipkan Kejaksaan Agung untuk mengelola aset sitaan seluas 221.868,421 ha (Tempo.co, 11/03/2025).
Mereka kemudian menyita jutaan lahan usaha yang tersebar pada sektor tambang, perkebunan sawit, dan pemukiman warga. Dana hasil sitaan ini lalu dikelola oleh PT APN lewat mekanisme KSO.
Keberadaan PT APN ini melahirkan masalah lain. Melansir Projectmultatuli.org (10/06/2026), aturan teknis penyerahan lahan hasil sitaan kepada perusahaan dalam PP 45/2025 baru muncul setelah hampir delapan bulan Satgas PKH bekerja.
Hal ini berarti, Satgas PKH telah melakukan intervensi pada sektor bisnis perkebunan sawit tanpa dinaungi aturan yang jelas selama delapan bulan penuh.
Kurang dari sebulan sejak pembentukan Satgas PKH, Menhut Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 36 tahun 2025 pada 6 Februari 2025.
Dalam SK 36, ada 436 daftar subjek hukum berupa perkebunan maupun pabrik kelapa sawit yang ditengarai tidak memiliki izin dengan total luas lahan yang disasar Kemenhut berjumlah 1.107.727 ha.
Proses ini sudah melalui mekanisme kurasi yang dilakukan sejak 2024. Sebelum terbitnya SK 36, pemerintah telah menyasar 2.130 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 1.493 kebun rakyat lewat 110A dan 110B UU Cipta Kerja dengan total luas lahan kurang lebih 2,17–3,4 juta ha (Gapki.id, 15/5/2024).
Data Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukan adanya potensi bisnis rente yang terjadi dalam operasi penyitaan lahan-lahan di kawasan hutan (Kompas.com, 17/12/2025). Dalam proses penerbitan izin usaha perkebunan di kawasan hutan, terdapat lima tahapan perizinan yang merujuk Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja.
Salah satu tahap itu adalah mengantongi izin usaha. Celah ini berpotensi digunakan oleh korporasi dan pemerintah untuk mencari rente.
Peluang menarik rente ini dilakukan melalui skema verifikasi ulang dokumen administrasi perizinan, yang menjadi beban pembuktian korporasi untuk terbebas dari penyitaan.
Perusahaan harus membuktikan memiliki sejumlah dokumen, seperti Izin Usaha Perkebunan (IUP), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), izin pelepasan kawasan, dan beberapa dokumen lain yang berkaitan dengan izin usaha.
Alih-alih menciptakan kepatuhan hukum, justru mekanisme ini membuka peluang terjadinya praktik penarikan rente yang dilakukan pemerintah. Hal itu karena tidak adanya mekanisme pengawasan publik yang dapat diakses secara terbuka.
Sepanjang pengamatan hasil pemantauan media, seperti halnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), operasi PKH ini juga punya tujuan yang mirip, yakni sentralisasi bisnis negara melalui militer dengan dalih nasionalisme.
Dimulai dari perintah pelaporan ulang izin penggunaan lahan pada 2023 lewat Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja, sampai mekanisme pengambilalihan lahan dan pelepasan kawasan hutan lewat PP 45/2025.
Beragam perombakan regulasi yang terjadi menunjukan indikasi menguatnya militerisme dalam sentralisasi kekuasaan negara pada sektor bisnis kelapa sawit.
Entah mengapa, motif awal untuk revitalisasi kawasan hutan makin lama semakin memudar. Semua dana hasil pemungutan pajak, denda, dan pengambilalihan lahan ini mengalir ke negara, lewat PT APN.
Pola sentralisasi bisnis perkebunan sawit yang berpusat pada negara makin santer terlihat. Kemungkinan terbentuknya jaring oligarki baru dapat dibayangkan, karena dominasi penguasaan lahan perkebunan oleh negara yang kini bertambah karena operasi penertiban kawasan hutan.
Di sisi lain, ada keraguan besar yang muncul dalam proses analisis pemantauan media yang tim Diakronik temukan. Ketimpangan angka distribusi pengelolaan lahan antara PT APN dan Kemenhut adalah satu masalah.
Masalah lainnya, transparansi penggunaan lahan hasil sitaan ini juga tidak ada. Tentunya, kecurigaan ini bukan tanpa sebab. Apakah lahan yang diberikan Kemenhut benar-benar diperuntukkan untuk reforestasi atau justru untuk menanami sawit kembali?
Selain menjelaskan karut-marut hukum dalam proses berjalannya Satgas PKH dan PT APN, serta klausul-klausul hukum yang baru dibuat, fenomena ini patut juga dilihat sebagai pengkondisian hal-hal yang dapat menyokong sentralisasi bisnis negara.
Pembentukan Satgas PKH dan PT APN sangat sarat akan kepentingan. Apakah kantong militer lebih penting daripada rumah Domang bagi para gajah Sumatra?