Di balik rantai distribusi produk agrokimia global, sejumlah perusahaan raksasa menguasai sebagian besar bisnis produk agrokimia. Laporan ETC Group dan GRAIN berjudul Top 10 Agribusiness Giants menunjukkan, Syngenta Group, Bayer, BASF, dan Corteva merupakan empat perusahaan raksasa agrokimia yang menguasai 61 persen pasar pestisida berdasarkan arus penjualan tahun 2023.
Selain mendominasi pasar pestisida, keempat perusahaan raksasa tersebut juga memiliki posisi kuat dalam pasar benih komersial global. Laporan yang sama juga menunjukkan penguasaan sekitar 56 persen pasar benih komersial global, dengan Bayer sendiri menguasai sekitar 23 persen.
Skala keuntungan gila-gilaan para raksasa agrokimia ini menunjukkan betapa besar kepentingan bisnis di balik industri agrokimia.
Dalam laporan keuangan 2025, Syngenta Crop Protection, anak perusahaan Syngenta Group, mencatat penjualan sebesar US$13,7 miliar atau setara Rp245,56 triliun dalam kurs saat ini. Corteva Crop Protection membukukan sekitar US$7,5 miliar atau setara Rp134,44 triliun.
Selain itu, Bayer melaporkan penjualan divisi Crop Science sebesar €21,6 miliar atau setara Rp439,99 triliun yang mencakup benih sekaligus produk perlindungan tanaman. Sementara, BASF mencatat penjualan segmen Agricultural Solutions sebesar €9,6 miliar atau setara Rp198,8 triliun.
Catatan penjualan ini mencakup produk agrokimia fungisida, herbisida, insektisida, hingga benih. Angka-angka ini menunjukkan bahwa agrokimia merupakan penopang kekuatan ekonomi dalam sistem pangan skala industrial.
Dominasi pasar oleh perusahaan raksasa agrokimia tersebut beriringan dengan skandal global kesehatan dan lingkungan. Bayer, misalnya, sedang menghadapi perkara hukum terkait produk berbahan glifosat bekas milik perusahaan asal Amerika Serikat, Monsanto, yang diakuisisinya pada 2018.
Dalam laporan tahunannya, Bayer mencatat perusahaan mengalokasikan dana khusus dan kewajiban terkait perkara glifosat hingga mencapai US$11,3 miliar atau setara Rp202,48 triliun, meski perusahaan tetap menyangkal risiko keamanan produk glifosatnya.
Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB melaporkan, produk agrokimia terutama pestisida berkait erat dengan berbagai risiko kesehatan seperti keracunan dan sejumlah penyakit kronis.
PBB juga menyoroti praktik ekspor oleh perusahaan raksasa agrokimia yang terkonsentrasi di negara-negara Utara Global. Mereka terus mengekspor pestisida ke negara-negara Selatan Global meskipun produk itu dilarang di negara asalnya.
Berdasarkan laporan PBB, negara-negara Uni Eropa pada tahun 2018 mengekspor lebih dari 81.000 ton pestisida yang mengandung bahan kimia yang dilarang digunakan.
Dengan demikian, persoalan agrokimia global berkait erat dengan konsentrasi kekuasaan perusahaan raksasa agrokimia, kontrol atas sistem produksi pangan, dan ketimpangan perlindungan kesehatan antara negara-negara Utara Global dengan negara-negara Selatan Global.
Hal ini juga menunjukkan bagaimana keuntungan dikonsentrasikan di satu belahan bumi sementara risiko seturut dampak buruk agrokimia dialihkan ke belahan bumi lainnya.
Jenis Bahan Agrokimia yang Telah Dilarang di Belahan Dunia Utara
Di tengah meningkatnya perhatian atas risiko paparan agrokimia terhadap kesehatan dan ekosistem global, berbagai otoritas negara mengambil langkah tegas dengan melarang penggunaan sejumlah bahan agrokimia beracun di wilayah mereka.
Uni Eropa secara resmi melarang peredaran pestisida melalui Regulation (EC) No.1107/2009. Aturan ini melarang peredaran produk pestisida yang terbukti merusak kesehatan manusia dan ekosistem.
Salah satu bahan kimia beracun yang banyak dilarang adalah herbisida paraquat. Bahan kimia ini telah dilarang di lebih dari 70 negara, dan khususnya telah dilarang di Uni Eropa sejak 2007 karena korelasi kuatnya dengan risiko penyakit Parkinson yang diderita akibat paparan atas bahan kimia paraquat.
Herbisida lain, diquat, juga tidak lagi dibolehkan beredar khususnya di Uni Eropa pada 2018 melalui Regulation (EU) 2018/1532. Paparan diquat terbukti memiliki tingkat kerusakan akibat paparan yang tinggi pada manusia, mulai dari tremor saraf, kelumpuhan otot sementara, hingga risiko kerusakan mata dan kebutaan.
Selain dua bahan agrokimia beracun yang mematikan tersebut, banyak negara juga telah melarang peredaran agrokimia beracun lainnya seperti dikloropropena dan herbisida atrazin. Pelarangan edar keduanya berkaitan dengan risiko kerusakan sistem hormonal, memicu risiko kanker, dan risiko pencemaran kualitas sumber air.
Sialnya, ketika sejumlah bahan agrokimia tersebut telah dilarang atau dibatasi penggunaannya di berbagai negara, utamanya negara-negara Utara Global, bahan yang sama justru terdokumentasi digunakan di perkebunan sawit di Indonesia.
Studi Pesticide Action Network (PAN) Asia Pasifik dan OPPUK di Sumatera Utara (2018) menunjukkan penggunaan merek dagang Gramoxone berbahan paraquat di dua perusahaan perkebunan. Selain itu, laporan tersebut juga mencatat banyak buruh tidak mengetahui jenis pestisida yang digunakan.
Persoalan ini semakin diperparah oleh minimnya informasi mengenai bahan kimia yang digunakan oleh para buruh. Dalam laporan yang sama, ditemukan terdapat tiga perusahaan yang meracik pestisida untuk para buruh penyemprot dengan menggunakan jerigen tanpa label.
Akibatnya, menurut laporan tersebut, para buruh penyemprot yang didominasi buruh perempuan itu, tidak mengetahui jenis pestisida yang digunakannya seturut dampak paparannya.
Bahaya Penggunaan Agrokimia
Dalam industri monokultur, salah satu bahaya mematikan yang mengintai para buruh bersumber dari penggunaan agrokimia yang diaplikasikan setiap tahun.
Agrokimia merupakan segala jenis bahan kimia yang digunakan di perkebunan untuk membantu pertumbuhan tanaman, meliputi pestisida, pupuk kimia, hingga zat pengatur tumbuh (ZPT).
Pestisida dan pupuk kimia menjadi bahan kimia yang paling sering digunakan karena berperan penting dalam mengendalikan hama, serangga, gulma, dan sebagai pemberi nutrisi tambahan. Lewat catatan Kementrian Pertanian per 30 September 2026, terdapat 7.723 pestisida yang terdaftar di Indonesia.
Pada dasarnya, pestisida dan pupuk kimia mengandung bahan aktif yang terkenal karena toksisitasnya terhadap manusia, hewan, dan lingkungan. World Health Organization (WHO) telah melampirkan klasifikasi daftar bahan aktif pestisida berdasarkan tingkat toksisitas akut, atau efek buruk yang timbul segera setelah paparan jangka pendek.
Paraquat merupakan salah satu bahan aktif kelas II atau cukup berbahaya (moderately hazardous). Sejalan dengan hal tersebut, Maksuk (2019) melaporkan bahwa paparan paraquat tidak hanya menimbulkan gangguan kesehatan, tetapi juga dapat menyebabkan kematian dengan angka kematian sekitar 70-80 persen.
Hal ini dikarenakan paraquat mampu merusak hati, jantung, ginjal, serta organ lainnya melalui pernapasan, mulut, dan pori-pori kulit. Hingga saat ini, belum ada penanganan medis yang dapat menyembuhkan paparan paraquat terhadap manusia.
Sejak tahun 2011, Chemical Review Committee (CRC) sendiri telah mengusulkan paraquat, baik itu yang murni dan formula turunannya, untuk tunduk ke dalam prosedur Prior Informed Consent (PIC).
Ini adalah prosedur untuk memastikan negara pengimpor mendapatkan informasi lengkap sebelum melarang, mengizinkan, atau memberi syarat atas impor bahan kimia berbahaya.
Hal ini bertujuan agar negara pengekspor dan pengimpor bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia akibat perdagangan bahan kimia.
Hingga saat ini, dari 38 daftar pestisida yang disahkan oleh Konvensi Rotterdam untuk tunduk terhadap PIC, paraquat masih berstatus sebagai bahan kimia yang diusulkan.
Dalam praktiknya, bahan aktif paraquat masih digunakan di Indonesia, termasuk di industri monokultur sawit. Bahan tersebut menjelma dalam produk bernama Gramoxone, Noxone, dan Supremo.
Gramoxone sendiri diproduksi oleh Syngenta, Noxone oleh PT Multi Sarana Indotani, dan Supremo oleh PT Dharma Guna Wibawa.
Kondisi Kerja Buruh Sawit
Oktriyedi dan Lela (2025) melaporkan bahwa kasus kecelakaan kerja di perkebunan sawit mencapai 224.000 dengan mayoritas luka di mata dan kaki. Kondisi tersebut terjadi lantaran ketersediaan Alat Perlindungan Diri (APD) yang terbatas, lokasi kerja yang jauh dari pusat medis, serta minimnya pelatihan dan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Dalam hal APD, perusahaan wajib memberikannya secara gratis, berkala, dan diimbangi dengan pemantauan kualitas APD. Hal ini dikarenakan paparan bahan kimia sekecil apapun dalam jangka panjang memiliki risiko kematian. Ketiadaan petugas K3 dalam monitoring lapangan turut memperparah kondisi tersebut.
Masalah fasilitas kesehatan juga menjadi hal yang harus diperhatikan pihak perusahaan. Pemberian vitamin dan Medical Check Up (MCU) perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga dan memantau kondisi kesehatan para buruh.
Selain itu, perusahaan juga wajib untuk menyediakan fasilitas kebersihan. Fasilitas ini berperan sebagai tempat untuk membersihkan sisa paparan bahan kimia dari tempat kerja. Ketersediaan fasilitas ini juga berguna bagi buruh perempuan yang sedang menstruasi agar tidak bertahan hanya dengan menggunakan pembalut hingga 8 jam kerja
Meski begitu, ketersediaan APD, fasilitas kesehatan, serta fasilitas kebersihan hanyalah pengendalian administratif yang sifatnya tidak efektif.
Dalam sistem manajemen K3, langkah prioritas yang paling efektif untuk pengendalian bahaya kimia adalah tindakan mengeliminasi atau penghentian penggunaan bahan berbahaya yang digunakan di lingkungan kerja.
Namun hal itu tidak terjadi di industri perkebunan kelapa sawit. Para buruh yang bekerja di bagian penyemprotan dan pemupukan memiliki risiko tinggi terpapar bahan kimia beracun karena harus berkontak setiap harinya. Hal ini selaras dengan temuan Maksuk (2019) mengenai adanya sisa paraquat dengan konsentrasi tertinggi pada urin buruh sawit perempuan.
Sisa dari paparan kimia di tempat kerja juga dapat terbawa ke rumah dan tersebar ke anggota keluarga. Hal ini dapat terjadi karena ketiadaan sumber air bersih ditempat kerja sebagai dekontaminasi dari paparan bahan kimia.
Buruknya lingkungan kerja ini semakin diperkuat dengan sistem kerja buruh yang bersifat no work no pay. Mereka harus bekerja dengan tuntutan target yang tinggi dengan perhitungan upah yang didasarkan pada satuan hasil kerja dan satuan waktu. Oleh karena itu, para buruh seringkali tidak memiliki kejelasan perjanjian kerja dan jaminan sosial dari perusahaan.
Kebijakan Nasional dan Internasional Terkait Agrokimia
Indonesia mengatur secara ketat pendaftaran pestisida melalui Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida. Peraturan tersebut secara spesifik memuat perizinan bahan kimia dan kewajiban pemberian label tanda bahaya.
Dalam hal ini, paraquat diklorida (paraquat dichloride), formula turunan dari paraquat murni, diklasifikasikan sebagai Pestisida Terbatas. Hal ini termuat dalam Lampiran III tabel A Bahan Aktif Pestisida yang Ditetapkan Sebagai Pestisida Terbatas.
Lebih lanjut, pada pasal 13 ayat (2), sebuah bahan aktif dapat diklasifikan sebagai Pestisida Terbatas jika salah satu dampaknya menyebabkan keracunan kronik, subkronik, atau tertunda bagi manusia dalam penggunaan secara tunggal atau majemuk.
Sederhananya, sebuah bahan aktif yang menyebabkan keracunan dalam jangka waktu panjang (kronik), menengah (subkronik) akibat paparan berulang atau satu kali paparan (tertunda), maka diklasifikasikan sebagai Pestisida Terbatas. Bahaya ini berlaku baik saat pestisida digunakan secara tunggal maupun saat dicampur dengan jenis pestisida lain.
Permentan Nomor 43 Tahun 2019 juga menegaskan kewajiban kepada pemegang surat izin edar untuk memfasilitasi dan melakukan pelatihan keselamatan terhadap pengguna Pestisida Terbatas. Hal ini tercantum dalam Bab X pasal 93 ayat (1) sampai (5) dan pasal 94 ayat (1) sampai (2).
Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas, pelatihan keselamatan, dan pelaporan kesehatan terhadap pengguna pestisida juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 3 Tahun 1986 tentang Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja yang Mengelola Pestisida.
Misalnya pada pasal 15, tertulis bahwa penyedia kerja harus menyediakan fasilitas kebersihan untuk mencuci dan merawat peralatan kerja, menyediakan tempat mandi, air, dan sabun, menyediakan fasilitas makan dan minum yang aman dari pestisida, serta membuat prosedur dan unit penanggulangan keadaan darurat.
Dalam kancah internasional, penggunaan bahan aktif pestisida tunduk dalam mekanisme PIC yang disahkan dalam Konvensi Rotterdam. Terdapat juga Konvensi International Labour Organization (ILO) 1981 Nomor 155 yang menjadi acuan K3. Di Uni Eropa sendiri, larangan peredaran pestisida termuat dalam Regulation (EC) No.1107/2009 dan Regulation (EU) 2018/1532.
Nyatanya, berbagai peraturan di Indonesia mengenai penggunaan pestisida tidak serta menjamin kesehatan buruh dan kelayakan tempat kerja. Bahan aktif paraquat masih digunakan tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan yang menyertainya. Berbagai perusahaan sawit masih melanggengkan kondisi kerja yang tidak layak bagi buruh.
Melawan Sistem Perkebunan Monokultur
Sistem pertanian monokultur tidak datang secara tiba-tiba sebagai perubahan siklus peradaban menuju modern. Contohnya, produksi besar-besaran kopi pada abad ke-18 di Indonesia. Saat itu, tren minum kopi menjadi gaya hidup baru di Eropa. Akibatnya, nilai penjualan biji kopi jadi melonjak drastis. Khususnya, kopi Arabika yang berasal dari pulau Jawa, Indonesia.
Produksi skala besar dan terpusat ini punya dampak yang signifikan sampai sekarang. Melansir Detik.com, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program mandatori Biodiesel B50 pada 8 Juli 2026 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Lewat kebijakan ini, Prabowo Subianto mendorong produksi skala besar minyak kelapa sawit untuk digunakan sebagai campuran bahan bakar.
Melalui laman resmi Kementerian Pertanian, kebijakan ini membuat tingkat produksi CPO dari tahun 2024 ke 2025 naik. Dari 48,16 juta ton, sampai 51,66 juta ton atau meningkat sebanyak 7,3 persen. Nantinya, bahan bakar B50 akan resmi diluncurkan di seluruh wilayah Indonesia pada 1 Oktober 2026.
Dengan luas wilayah Indonesia sekitar 1,9 juta km², produksi skala besar berbasis monokultur akan muncul sebagai konsekuensi yang logis. Seakan-akan, kemandirian atas bahan bakar, hanya bisa dipecahkan lewat hilirisasi kelapa sawit. Padahal, di balik semua itu, ada ancaman yang sangat besar terhadap krisis ekologis di Indonesia.
Menanam satu jenis tanaman dalam skala besar, hanya akan memicu kerusakan siklus ekosistem yang seharusnya berjalan secara alamiah. Tak heran, penggunaan produk agrokimia seperti pupuk dan pestisida disuplai secara besar-besaran ke semua lahan sawit yang tersebar di Indonesia.
Sebagai tanaman yang masuk dalam kategori Heavy Feeder atau Bulk Feeder, kelapa sawit membutuhkan nutrisi yang sangat banyak. Menurut Tiemann et al. (2018) dalam Feeding the Palm: A Review of Oil Palm Nutrition secara eksplisit mengklasifikasikan African oil palm (Elaeis guineensis) sebagai tanaman heavy feeder karena rakus terhadap Nitrogen (N), Kalium (K), Boron (B), Fosfor (P), dan Magnesium (Mg).
Sialnya, potensi kerusakan ekologis yang terjadi ini tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Pada konteks permintaan luar negeri dan dalam negeri, cara bertani monokultur malah jadi ajakan yang lumrah, dan wajib dilakukan. Akibatnya, siklus alamiah hutan hancur berantakan.
Memilih metode pertanian monokultur, juga berarti penggunaan produk agrokimia: pupuk, herbisida, fungisida dan pestisida, dalam skala besar. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap keberlanjutan ekosistem alam. Penggunaan produk agrokimia besar-besaran, dapat memicu pembunuhan massal biota air (ikan dan udang) karena pemekaran alga yang menghabiskan kadar oksigen dalam laut.
Sedangkan pada kandungan tanah, penggunaan agrokimia skala besar juga dapat membunuh mikroorganisme alami seperti cacing, bakteri, dan mikoriza yang berfungsi untuk pembentukan humus dan siklus alami unsur hara.
Di sisi lain, penggunaan insektisida skala besar juga merusak rantai makanan alami pada ekosistem hutan. Tidak hanya dapat membunuh hama seperti tikus, ia juga membunuh predator alami seperti burung hantu, elang, dan serangga penyerbuk.
Akhirnya, dampak perubahan iklim bukan hanya persoalan hancurnya iklim dan semua makhluk hidup di bumi. Dalam kerangka ekologi politik, kehancuran lewat gaya bertani monokultur sesungguhnya digerakan oleh aliansi oligarki-politik besar yang mengatur permintaan dan penawaran terhadap produk minyak kelapa sawit dari hulu sampai hilir.
Dengan demikian kebijakan hilirisasi energi berbasis biodiesel (B50) bukan lagi persoalan bisnis biasa. Ia merupakan ancaman nyata bencana ekologis di depan mata.
Selain itu, memagari hutan untuk menanam satu jenis tanaman yakni kelapa sawit, sebetulnya juga merupakan pembentukan medan racun yang merusak siklus alami hutan dan berbagai makhluk di dalamnya. Sungguh ironi, di luar medan racun itu, para pemilik lahan sawit berhektar-hektar itu sedang senyum-senyum sambil berbelanja pakaian dan mobil mewah. Sedangkan warga yang tinggal di dalamnya, khususnya buruh kebun, harus menghirup racun setiap harinya.
Dengan begitu, ketika negara mengizinkan sistem monokultur skala besar beredar, artinya negara juga mengizinkan penggunaan produk agrokimia secara masif. Selain ekosistem alami yang hancur, para buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit juga merupakan kelompok yang paling rentan akibat intensitas paparan zat kimia beracun dari produk agrokimia seperti pestisida. Pada fenomena ini, negara seakan tutup mata pada keselamatan buruh dan keluarganya.
Sistem Perkebunan Alternatif
Saat kepentingan pertumbuhan ekonomi suatu negara mengabaikan kehidupan alam dan hak hidup manusia, sudah dipastikan yang ada hanyalah kehancuran massal. Hutan menjadi tempat yang paling mengerikan karena dipenuhi oleh bahan kimia beracun di udara. Penggunaan agrokimia yang masif jelas melanggar dasar konstitusi. Terutama pada hak atas hidup yang layak dan hak keselamatan serta kesehatan kerja. Lalu pertanyaannya, apakah ada cara bertani alternatif yang lebih sehat, tanpa merusak ekosistem alam? Jawabannya, ada.
Di tengah gembar-gembor produksi massal biodiesel B50, dalam dunia internasional, sudah ada negara-negara yang mengatur secara ketat penanaman dan pembelian CPO. Salah satunya adalah negara Brasil, yang melakukan pengaturan terhadap sistem pertanian monokultur tanaman sawit.
Agroforestri Sawit atau SAF Dendê, adalah nama kebijakan pemerintah Brasil yang dirintis sejak tahun 2008. Lewat kebijakan bernama Sustainable Palm Oil Production Program (PPOPAL), pemerintah Brasil melarang keras pembalakan liar tanaman primer hutan yang bertujuan untuk ekspansi kelapa sawit.
Dibarengi kebijakan ini, model pertanian mulai berganti ke polikultur. Sawit ditanam bersamaan dengan kakao, buah acai, lada hitam dan pohon kayu komersial. Hasilnya, pengeluaran pupuk kimia berkurang hingga 50 persen, meningkatkan keragaman hayati, dan menaikan pertumbuhan ekonomi negara lebih dari perkebunan monokultur kelapa sawit.
Kebijakan itu dilakukan secara bertahap oleh pemerintah Sri Lanka, dengan mewajibkan perusahaan maupun warga yang punya bisnis kelapa sawit, untuk mencabut 10 persen pohon kelapa sawit setiap tahunnya. Perintah ini dibarengi dengan penanaman ulang (replanting) tanaman karet, kayu manis, kencur, dan tanaman pangan berkanopi. Pemilihan beragam tanaman ini bertujuan untuk memulihkan cadangan air tanah.
Ironisnya, kebijakan tersebut tidak ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Bencana banjir di Sumatera pada 2025 silam dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi baru-baru ini, tidak membuat pemerintah Indonesia menghentikan ekspansi lahan perkebunan sawit.
Pemerintah Indonesia tetap mengandalkan penjualan minyak sawit untuk mendapat keuntungan miliaran dolar AS pada setiap tahunnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat, penjualan minyak kelapa sawit jadi sumbangan paling tinggi pada sektor non-migas dalam 20 tahun terakhir.