Organisasi nirlaba internasional untuk distribusi produk minyak kelapa sawit bernama Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), menyatakan hampir tidak ada lahan sawit dari mitra petani mereka yang terindikasi berkontribusi dalam bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia sejak Januari 2026.
Sebelumnya, pada Rabu (4/11/2026) lalu, aliansi masyarakat sipil melakukan aksi protes di depan Swissotel, PIK Avenue, Jakarta Utara tempat diselenggarakannya pertemuan tahunan RSPO. Ada 13 perwakilan massa aksi dari setiap organisasi yang berunding dengan perwakilan dari RSPO.
Dalam perundingan itu, RSPO berjanji akan menanggapi dan membawa aspirasi massa aksi ke forum utama yang sedang diselenggarakan pada 3-4 November 2026 itu.
Untuk menepati janji itu, Director Assurance RSPO, Aryo Gustomo, mengirim surat tanggapan kepada salah satu organisasi bernama Satya Bumi pada Rabu (9/11/2026). Dalam surat itu, RSPO menyatakan kalau pihaknya tidak berkontribusi besar atas bencana Karhutla yang terjadi di Indonesia.
“Kami menemukan bahwa lebih dari 90 persen dari 1,9 juta hektar lahan, yang terbakar di Indonesia antara Januari hingga September, berada di luar perkebunan kelapa sawit. Area bersertifikat RSPO menyumbang kurang dari 0,8 persen atau sekitar 14.500 hektar,” tulisnya dalam posel.
Lebih lanjut, pihak RSPO menambahkan kalau lahan yang terbakar sekitar 14.500 hektare itu berada di luar area operasional perusahaan anggota RSPO.
“Sejauh ini, tidak ada data atau bukti yang menunjukkan bahwa ada unit perkebunan kelapa sawit yang bersertifikat RSPO dengan sengaja menggunakan api,” tulisnya.
Sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi produk kelapa sawit berkelanjutan, pihaknya menyatakan kalau standar dan parameter perusahaan yang bermitra dengan RSPO, punya protokol ketat dalam meminimalkan kebakaran hutan.
“Serta kesiapan ekosistem yang kuat diantara para anggota bersertifikat RSPO, telah membantu meminimalkan peran perkebunan kelapa sawit dalam hutan berskala besar di Indonesia selama beberapa tahun terakhir,” tulis RSPO dalam surat pernyataannya.
RSPO juga memastikan, jika ada perusahaan yang tergabung dalam lembaganya terlibat dalam fenomena Karhutla akan disanksi dengan tegas tergantung dengan tingkat keparahannya.
“Sanksi dapat berupa tindakan permintaan perbaikan dan pemulihan seperti peringatan resmi, penangguhan sertifikasi sementara (yang menonaktifkan lisensi mereka untuk melakukan transaksi minyak sawit bersertifikat atau CSPO di pasar global), hingga kemungkinan pemutusan keanggotaan RSPO,” tulisnya.
Di sisi lain, RSPO menyatakan bahwa campur tangannya tidak dapat menyentuh area investigasi dan penyelidikan. Mereka menyatakan, kewenangan itu sepenuhnya ada di pemerintah Indonesia.
“Upaya kami untuk mempromosikan manfaat minyak sawit berkelanjutan dan memperluas penerapan standar sukarela kami, penyelidikan dan penuntutan hukum sepenuhnya berada di bawah kewenangan pihak pemerintah,” tulisnya.