Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Anti Asap (A3) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026). Aliansi yang terdiri dari elemen buruh, mahasiswa, pelajar, dan kaum perempuan ini menuntut pemerintah untuk segera mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
Koordinator aksi, Rizal, menilai karhutla bukanlah bencana yang muncul secara alami karena fenomena el nino. Menurutnya, fenomena kebakaran selama empat bulan terakhir ini terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau pembakaran.
“Parhutla (pembakaran hutan dan lahan) ini bersumber pada penghancuran ekologi lewat ekspansi sawit dan konsesi perkebunan kayu industri yang memakan area gambut dan menyingkirkan masyarakat adat dan lokal yang selama ini menjadi penjaga keberlangsungan alam kita,” ujar Rizal saat ditemui di sela-sela aksi.
Dugaan parhutla ini bukan tanpa sebab. Pada 7 Oktober 2026, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bakal menggenjot pertumbuhan kelapa sawit sebagai bahan baku utama biofuel B50 hingga B100 guna mencapai swasembada energi. Salah satu cara untuk menggalakkan perkebunan sawit tersebut yaitu dengan membuka lahan baru dari hutan yang rusak.
Lebih lanjut, Hashim mengatakan saat ini terdapat sekitar 12,7 juta hektare hutan yang mengalami kerusakan.
“Biofuel yang tadi disebut Pak Bahlil, B50 sampai B100 itu nanti sumber-sumbernya itu nanti dari hutan yang rusak, bukan hutan primer. Menurut pemerintah, saat ini terdapat 12,7 juta hektare hutan rusak atau degraded forest,” ujar Hashim saat acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada Rabu (7/10/2026).
Pernyataan adik dari Presiden Prabowo Subianto itu pun memunculkan polemik di masyarakat. Perwakilan dari Rasamala Hijau, Catur, mengatakan pidato Hashim saat itu mencerminkan sikap nirempati sekaligus menunjukkan bahwa rezim Prabowo-Gibran tunduk pada kepentingan oligarki.
“Pernyataan Hashim pada 7 Oktober 2026, eks lahan akan jadi tanaman sawit, dia tidak mempedulikan bayi, ibu-ibu yang teracuni,” ujar Catur.
Sementara itu, perwakilan dari Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia (P2RI) Kokom Komalawati menyebut tragedi kebakaran hutan ini terus berulang sejak tahun 2014. Menurutnya, bencana yang terus berulang ini merupakan bentuk inkompetensi rezim Prabowo-Gibran.
“Pemerintah tidak melakukan pengawasan. Pemerintah tidak membuat regulasi terkait kebakaran hutan (sejak 2014),”ujarnya.
Dalam aksi tersebut, A3 membawa enam tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:
- Padamkan api dan hentikan pembakaran hutan dan lahan secepatnya.
- Hentikan ekspansi perkebunan sawit dan impunitas terhadap korporasi perusak lingkungan, pembakar hutan dan perampas tanah rakyat.
- Berikan jaminan kesehatan dan keselamatan korban parhutla.
- Berikan kompensasi yang layak terhadap korban parhutla.
- Adili korporasi dan pejabat yang telah gagal mengantisipasi rentetan bencana ekologis di Indonesia.
- Stop MBG, alihkan anggarannya untuk pemulihan dan ganti rugi kepada korban parhutla dan korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.