Akar-Akar Militerisme Indonesia:SOB 1957, Dari Hak Sejarah Menjadi Kekuasaan Resmi (Bagian Ketiga)

Akar-Akar Militerisme Indonesia:SOB 1957, Dari Hak Sejarah Menjadi Kekuasaan Resmi (Bagian Ketiga)

Akar-Akar Militerisme Indonesia:SOB 1957, Dari Hak Sejarah Menjadi Kekuasaan Resmi (Bagian Ketiga)
Akar-Akar Militerisme Indonesia:SOB 1957, Dari Hak Sejarah Menjadi Kekuasaan Resmi. Ilustrasi: Fikri M.

Masa Revolusi melahirkan keyakinan bahwa tentara mempunyai hak sejarah atas negara; mereka merasa membentuk dirinya sendiri, mempertahankan Republik ketika pimpinan sipil ditawan, dan menjalankan pemerintahan di wilayah gerilya.

Peristiwa 17 Oktober 1952 memperlihatkan batas klaim tersebut. Kekuatan bersenjata dapat menekan pemerintah, namun tekanan terbuka tanpa dasar hukum justru memecah korps, menggagalkan tuntutan militer, dan berakhir dengan pencopotan para pemimpinnya. Sejak itu, perluasan peran tentara memerlukan dasar hukum, persatuan komando, dan pembenaran sebagai kepentingan negara.

Pemberlakuan Staat van Oorlog en van Beleg (SOB) secara nasional para Maret 1957 menyediakan ketiga hal tersebut. Status keadaan bahwa memberi pimpinan Angkatan Darat kewenangan resmi sebagai Penguasa Perang Pusat, sedangkan para panglima daerah menjalankan kekuasaan sebagai Penguasa Perang Daerah. Tentara tidak lagi memasuki politik melalui pengerahan meriam dan demonstrasi seperti pada 17 Oktober. Negara sendiri memberikan jabatan dan kewenangan politik kepada struktur komando militer.

Kewenangan itu menjangkau kehidupan sipil secara langsung. Penguasa perang dapat membatasi rapat dan kegiatan partai, mengawasi pers, mengatur pergerakan penduduk, serta mengeluarkan perintah kepada pejabat pemerintahan daerah. Komandan militer dengan demikian memperoleh kekuasaan atas birokrasi dan masyarakat yang sebelumnya berada di luar tugas pertahanan. Klaim bahwa tentara sanggup mengurus negara kini dapat dibuktikan melalui pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. 

SOB sekaligus memperbarui tiga klaim yang terbentuk selama Revolusi. Tentara yang merasa lahir secara mandiri kini diakui sebagai pusat kekuasaan di luar medan perang. Klaim sebagai penyelamat Republik memperoleh bentuk baru melalui tugas menjaga negara dari krisis politik dan perpecahan nasional.

Pengalaman memerintah wilayah gerilya juga diterapkan kembali dalam bentuk administrasi militer yang menjangkau seluruh wilayah negara. Kekuasaan darurat memberi wujud hukum kepada hak sejarah yang sebelumnya hanya hidup sebagai keyakinan korps.

Otorisasi politik dan administratif tersebut kemudian membuka jalan menuju penguasaan ekonomi. Ketika perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih pada akhir 1957. Angkatan Darat menggunakan kewenangan SOB untuk menempatkannya di bawah pengawasan militer dan menunjuk perwira sebagai pengelola.

Kegiatan ekonomi tentara yang sebelumnya tersebar sebagai cara membiayai satuan, kemudian berkembang menjadi pengelolaan resmi atas perkebunan, pelayaran, industri, perbankan, dan perusahaan minyak. Dari sini lahir sumber pendapatan ekstra-anggaran, jaringan patronase bisnis, dan kelompok perwira yang memiliki kepentingan langsung dalam penguasaan aset negara.

Arti penting SOB terletak pada perubahan klaim menjadi kekuasaan. Revolusi menyediakan hak sejarah; kegagalan 17 Oktober memberikan pelajaran politik; SOB menyediakan dasar hukum, jabatan pemerintahan, wilayah kewenangan, dan sumber daya ekonomi.

Keadaan darurat memang memberikan kekuasaan yang secara formal bersifat sementara. Pengalaman menjalankannya kemudian dipakai untuk menuntut kedudukan permanen tentara dalam kehidupan politik, administrasi, dan ekonomi. Pada tahap inilah jalan menuju Jalan Tengah dan Dwifungsi mulai memperoleh bentuk kelembagaan yang konkret.


Catatan Redaksi:

Serial tulisan ini merupakan makalah pengantar untuk sesi diskusi “Asal Usul Politik Militer Indonesia” yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian agenda September Hitam pada Minggu, 27 September 2026, di Jakarta. Diakronik menerbitkan ulang tulisan ini untuk tujuan pendidikan.

Tulisan ini adalah seri ketiga dari esai panjang berjudul “Akar-Akar Militerisme Indonesia” yang terdiri dari enam bagian. Seri keempat dapat dibaca pada tulisan “Akar-Akar Militerisme Indonesia: Finalisasi Hegemoni Militer”.

Kawan Redaksi

Penulis: Zen RS
Editor: Tim Redaksi

ARTIKEL TERKAIT

Share

Temukan Artikel Anda!