Di kebun sawit milik PT M, Riau, Kenanga—bukan nama sebenarnya—dan rekan-rekannya bekerja sebagai buruh harian lepas (BHL) di bagian pemupukan. Setiap hari mereka ditarget menghabiskan 500 kilogram (kg) pupuk dengan imbalan upah Rp155.000.
Gaji tersebut merupakan upah kotor. Dari nominal itu, lantas dipotong Rp100.000 untuk iuran wajib Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Baik Kenanga dan rekan-rekannya tak memiliki jam kerja yang tetap karena bergantung pada kedatangan pupuk. Ketika pupuk tiba tepat waktu, mereka memulai harinya pukul tujuh pagi hingga 12 siang. Jika telat, mereka baru kerja pukul setengah sembilan pagi.
Hari kerja Kenanga dan buruh-buruh lainnya juga tak tetap. Setiap buruh bekerja dengan jumlah hari yang berbeda saban bulan; ada yang lima dan 20 hari kerja. Rata-rata hari kerja BHL pemupukan berkisar lima sampai tujuh hari dalam sebulan.
“Kalau kami nggak tentu, malah sering kami digilir. Kawan di sana berapa hari, awak berapa hari. Paling banyak 15 hari, di bawahnya pun pernah, lima sampai tujuh hari pun sering,” ujar Kenanga.
Dalam skema pengupahan BHL sawit, pendapatan bergantung pada jumlah hari kerja dan pencapaian target harian. Skema ini dikenal sebagai harian kerja (HK). Semakin banyak HK dan pencapaian target harian, maka upah kian tinggi.
Sistem pengupahan berbasis satuan hasil ini merupakan alat kontrol perusahaan kepada buruh BHL, yang tujuannya memacu produktivitas kerja para buruh.
Akibatnya, buruh-buruh harus bekerja dengan jam kerja panjang untuk bisa mencapai target yang ditentukan. Alhasil, kesehatan dan keselamatan mereka menjadi taruhan.
Meski Kenanga dan rekannya mengetahui rata-rata hari kerja mereka dalam sebulan, tapi jumlah itu tetap tidak pasti. Jatah hari kerja bisa ditentukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan.
Situasi bertambah pelik saat musim hujan. Jika hujan turun sebelum Kenanga tiba di kebun, maka aktivitas pemupukan dibatalkan dan tidak dihitung sebagai HK. Artinya, ia terhitung tak bekerja dan tidak diupah alias no work no pay.
Sebaliknya, jika hujan turun ketika ia sudah di kebun, wajib hukumnya untuk menuntaskan pemupukan dan akan dihitung sebagai HK.
Bahkan, dalam kondisi lainnya, buruh-buruh perempuan harus menyembunyikan kehamilan agar tidak dipecat oleh perusahaan.
Siasat itu terpaksa dilakukan karena para buruh perempuan yang cuti hamil tidak diberikan upah oleh perusahaan. Alasannya menjengkelkan: cuti tidak dianggap sebagai HK.
Akhirnya, mereka memilih bertahan di kebun pada usia kehamilan muda dan baru berhenti ketika perut mulai membesar.
Dalam kondisi kehamilan, bekerja di wilayah perkebunan sawit tidak hanya mengancam kesehatan ibu perempuan buruh, tapi juga berisiko tinggi terhadap keselamatan janin.
Pasalnya, penggunaan agrokimia beracun di area perkebunan merupakan bagian dari proses produksi utama demi mengejar target hasil panen. Dampaknya, lingkungan kerja tempat buruh beraktivitas setiap hari di area perkebunan terpapar zat beracun yang berbahaya.
Namun, situasi tersebut telah dianggap sebagai hal lumrah, sehingga buruh dipaksa tidak memiliki pilihan selain terus bekerja demi mempertahankan kelangsungan hidup di tengah keterdesakan ekonomi.
Dolomit dan rock phosphate (RP) merupakan jenis pupuk yang biasa digunakan Kenanga dan rekannya. Kedua jenis pupuk ini berasal dari pengolahan batuan sedimen dan memiliki dampak kesehatan yang berbahaya, seperti kerusakan ginjal dan pengeroposan tulang.
Pupuk dolomit merupakan olahan dari batu dolomit (dolostone) yang mengandung logam berat beracun, seperti arsenik, timbal, dan merkuri. Kontaminasi logam berat tersebut dapat memicu gangguan pada kulit, aliran darah, dan sistem saraf (Neghab, M, dkk. 2012).
Pupuk RP sendiri diperoleh dari batuan fosfat yang mengandung kadmium. Dari berbagai hasil studi, paparan kadmium menyebabkan gangguan kardiovaskular, kerusakan ginjal dan hati, serta pengeroposan tulang (Maria Tellez-Plaza, dkk. 2012; Yunxi Yang, dkk. 2025; Bolly, 2012).
Selama lebih dari tiga tahun bekerja di PT M, Kenanga tak pernah diberitahu perusahaan mengenai dampak kesehatan dari penggunaan pupuk tersebut.
Padahal, Kenanga bersama buruh lainnya telah lama mengeluhkan sesak dan batuk. Namun, pihak manajemen perusahaan tidak menanggapi keluhan mereka.
Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan, terlebih butiran halus dari pupuk dapat mengenai mata dan punggung ketika sedang bekerja.
“Masuk ke badan. Kadang kalau angin kuat, pupuk itu balik ke mata,” kata Kenanga.
Kondisi kerja buruk tersebut semakin bertambah oleh ketidakpastian pembagian APD dari perusahaan. Jangka waktunya tidak menentu, terkadang dua kali dalam setahun, bahkan hanya sekali.
Jenis APD yang dibagikan pun tidak maksimal. Dalam satu paket pembagian APD, para buruh hanya mendapat sarung tangan, masker, dan apron.

“Pemupuk nggak dikasih kacamata, yang dikasih kacamata cuma tim semprot sama pemanen,” ucap Kenanga. Ironisnya, kacamata yang diberikan juga tak meniadakan ancaman di lapangan.
Azalea—bukan nama sebenarnya—merupakan salah satu buruh bagian penyemprotan. Ia mengatakan, kacamata yang dibagikan justru membuatnya sulit bekerja, sebab mudah berembun saat tubuh berkeringat dan cepat rusak.
“Kacamata itu kena keringat jadi rabun kita melihat. Dilap dulu baru dipakai lagi. Tapi, kalau dipakai sehari besoknya sudah bergaris-garis kacamatanya kena pelepah dan rumput-rumput,” katanya.
Kacamata yang rusak itu bisa diganti dengan yang baru. Alasannya karena APD hanya dibagikan setahun dua kali. Ujung-ujungnya Azalea harus menggunakan APD yang sama berkali-kali hingga rusak total atau membeli dengan uang sendiri.
“Enam bulan sekali kami mendapatkan APD lengkap, seperti sepatu, masker, dan apron. Kalau rusak kami nggak pakai, di jual ‘kan tidak ada. Kalau masih layak, ya, digunakan,” ungkapnya.
Tak hanya kacamata yang menjadi persoalan, masker pun ikut kena getahnya. Ketika sedang menyemprot pestisida dan angin berhembus berlawanan, cipratan pestisida bisa bergerak ke arah wajah, menembus masker, dan meninggalkan rasa pahit di kerongkongan.
“Itu sering karena pakai masker ‘kan kadang-kadang angin ke muka nih, ya, kadang merasakan pedih atau pahit di kerongkongan,” katanya.

Masalahnya, Azalea dan rekan-rekannya menggunakan berbagai merk pestisida yang mengandung bahan berbahaya bagi manusia. Dulu, mereka menggunakan merek gramoxone dengan kandungan paraquat yang dapat menyebabkan kulit terbakar.
Paraquat merupakan bahan aktif pestisida yang digolongkan sebagai kelas II atau cukup berbahaya (moderately hazardous) oleh World Health Organization (WHO). Berbagai studi melaporkan keracunan paraquat dapat menyebabkan iritasi kulit, parkinson, hingga kanker (Maksuk, 2017, 2019; Iyyadurai, dkk, 2019).
Berjalannya waktu, PT M melarang penggunaan gramoxone dan menggantinya dengan smart 486 SL. Namun, ancaman kesehatan tak pernah berubah. Ia yang telah bekerja 12 tahun ini, paham betul kalau setiap jenis pestisida mempunyai dampak yang berbeda bagi tubuh.
“Kita ‘kan jenis racun banyak nih, racun A, racun B, racun C. Yang racun A baunya menyengat, racun B panas di badan. Nah, di racun yang C tuh panas, tapi buat badan nih melepuh kayak air panas,” tutur Azalea.
Namun, penderitaan itu tidak berhenti ketika jam pulang kerja berbunyi. Di kebun PT M, kesengajaan perusahaan dalam mengabaikan keselamatan buruh disempurnakan oleh satu kenyataan pahit, yakni ketiadaan fasilitas kebersihan.
Azalea juga tidak tahu pasti apakah sisa racun dapat tersebar ke anggota keluarga. Namun sejauh yang ia lihat, banyak balita yang mengalami gatal-gatal pada kulit.
“Kalau penyakit kulit itu sekarang ini saya perhatikan jarang. Yang sering kena balita itu kayak gatal. Saya juga kurang tahu kenapa karena cuma melihat, [kejadiannya] bukan di anak saya soalnya,” ceritanya.
Di atas tanah seluas ribuan hektare (ha), baik Kenanga yang bergelut dengan dolomit maupun Azalea yang memanggul tangki semprot berisi smart 486 SL, pada akhirnya menghadapi nasib yang serupa: dipaksa kerja dalam kondisi penuh racun tanpa perlindungan memadai.
Perusahaan memang menyediakan APD, tetapi dalam kuantitas dan kualitas yang tidak layak. Ketika sarung tangan robek atau kacamata buram tergores pelepah sawit, para buruh tidak punya pilihan selain tetap bekerja.
“Awak bilang APD ini nggak ada. Kata pihak perusahaan belum ada [stok]. Kita mau kerja, ya, beli sendiri daripada nunggu dari perusahaan entah kapan nyampenya. Awak masih mau hidup, jadi berpikirlah buat kesehatan masing-masing,” kata Kenanga, sedikit meninggikan nada suaranya.
Menuntut hak-hak dasar di kebun sawit bukanlah perkara mudah, sebab ada risiko ancaman pemecatan. Batas kesabaran buruh diuji setiap hari, detik demi detik, tanpa ada ruang untuk bernapas.
“Awak pun haruslah sabar dulu, ya, Allah sabarlah, biarlah. Ya, lama-lama kesabaran kita ada batasnya. Itulah yang kami hadapi. Bukan lagi setiap bulan, setiap hari, sampai detik ini! Tiap hari demo, besoknya nggak dikasih kerja, disuruh pulang, apalah itu,” tambah Kenanga.
Di titik itu, Kenanga kehabisan kata-kata untuk merangkum ketidakadilan yang mereka telan bulat-bulat di bawah payung korporasi.
“Lebih dari itu [kurang ajar] lah, nggak tahu lagi ngomongnya,” tutup Kenanga.
Titik Nadir Buruh: Kepungan Racun dan Kerusakan Tubuh
Apa yang dialami Kenanga dan Azalea di tanah Sumatra ternyata bukanlah cerita tunggal. Kondisi serupa juga ditemukan di Kalimantan Barat, seperti yang terjadi di kebun sawit PT A. Di sini, para buruh dibiarkan telanjang menghadapi maut.
Selama lebih dari delapan tahun bekerja, Amarilis—nama samaran—dan buruh semprot lainnya tidak diberikan APD dan tangki semprot. Jangankan bermimpi rumah bilas, fasilitas kesehatan yang memadai pun nihil. Kenyataan ini terpaksa mereka terima tanpa kompromi.
“Nggak ada. Jangankan itu [APD], alat semprotnya kita beli sendiri. Mana ada pedulinya perusahaan. Sabun pribadi, semuanya pribadi kita.” katanya.
Nihilnya bantuan dari perusahaan memaksa Amarilis dan rekan-rekannya memutar otak, termasuk ketika tangki semprot mengalami kebocoran. Mereka harus memperbaikinya dengan peralatan seadanya.
“Banyak, hampir semuanya [kep bocor]. Iya, inisiatif sendiri saja, kadang lem, kadang diikat-ikat pakai plastik saja. Ya, mau gimana, demi kerja,” timpal yang lain, merangkum kenyataan pahit tentang bagaimana bertahan hidup di bawah paparan kimia.

Padahal, cairan yang mereka semprotkan setiap hari bukanlah air biasa. Di pundak yang menggendong tangki bocor itu, berliter-liter campuran pestisida berbahan paraquat dengan metil metsulfuron ditebar.
Metil metsulfuron sendiri termasuk bahan aktif pestisida yang kecil kemungkinannya menimbulkan dampak langsung. Meski begitu, paparan yang terjadi secara berulang dapat menyebabkan iritasi mata, kulit, dan sesak napas ringan.
Ironisnya, para buruh tidak pernah mengetahui kandungan bahan kimia tersebut. Manajemen perusahaan sengaja tidak pernah menjelaskan kepada mereka.
“Yang racun hijau namanya paraquat campurannya erkafuron,” tambah Amarilis.
“Nggak ada pelatihan, mungkin lima sampai delapan tahun yang lalu. Untuk sekarang belum ada sama sekali,” sahut yang lain melengkapi.
Erkafuron adalah merek dagang pestisida yang mengandung bahan kimia bernama metil metsulfuron. Dalam praktiknya, bahan ini dikombinasikan dengan paraquat untuk menghasilkan racun pembasmi rumput dan pakis sampai ke akar-akarnya.
Tak ayal, ketika cairan itu merembes dari celah tambalan tangki semprot, tubuh buruh seketika bereaksi, mulai dari muntah di tempat hingga rasa gatal dan bentol di kulit.
“Masih bulan kemarin, baru masuk gitu ‘kan, baru isi [tangki semprot], tiba-tiba tembus. Tiba-tiba pusing, muntah di situ,” kata salah satu teman Amarilis
Kondisi peracunan ini semakin lengkap ditambah dengan ketiadaan sumber air bersih. Amarilis dan buruh-buruh lain tidak bisa cuci tangan untuk membilas sisa racun yang menempel.
Akibatnya, setiap jam istirahat siang tiba, mereka selalu khawatir kalau sisa racun tersebut ikut tertelan bersama dengan bekal makanan.
“Kami bawa kayak nasi, roti, kadang takut juga, takut nanti makanan itu kecampur racun, jadi keracunan” ujar Amarilis.
Ketika jam pulang kerja tiba, Amarilis dan buruh-buruh lain harus menjeda perjalanan ke rumah. Mereka tidak bisa pulang dengan keadaan tubuh dan pakaian yang penuh sisa racun.
Alhasil, sungai menjadi andalan untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian. Namun, sungai tak selalu bisa diandalkan, terlebih saat musim kemarau karena persediaan air terbatas, apalagi di rumah.

“Sungai dulu, nanti di rumah bilas lagi. Mau mandi di rumah nggak ada persediaan air apalagi musim kemarau ini,” ujar Amarilis dan buruh lainnya.
Peracunan diperparah dengan infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang buruk di area perkebunan. Klinik perusahaan yang menjadi andalan keluarga buruh tak pernah memberikan obat sesuai kondisi pasien. Bahkan, persediaan obat terbatas.
“Nggak ada dari pihak manajemen perusahaan beri obat. Di sini, kliniknya lain keluhan lain kasih obatnya. Kadang persediaan obat klinik itu terbatas, kadang mereka suruh berobat ke luar,” terang Amarilis
“Iya, kadang ada yang dari lahan itu, muntah-muntah keracunan dikasihnya paracetamol,” sahut yang lainnya.
Semua pengabaian yang dilakukan oleh PT A kini terekam di tubuh para buruh. Delapan tahun lebih adalah waktu yang teramat panjang. Tubuh mereka menjadi saksi nyata. Asma hingga kuku yang membusuk adalah dampak yang mereka pikul sekarang.
Sakit Menahun Menjadi Bagian dari Pekerjaan
Bergeser ke Kalimantan Tengah, kisah serupa dituturkan Melati, juga nama samaran, seorang buruh di PT S yang bekerja di bagian pemupukan. Ia berkontak dengan empat jenis pupuk kimia, yaitu urea, RP, muriate of potash (MOP), dan borat.
Keempat jenis pupuk kimia tersebut mempunyai dampak kesehatan yang berbeda. Pupuk urea menghasilkan senyawa nitrat yang dapat bereaksi dengan asam amino dalam tubuh. Sulaiman, dkk (2024) melaporkan bahwa kondisi tersebut dapat merusak DNA dan mengurangi kadar oksigen dalam darah.
Pupuk RP sendiri mengandung logam berat kadmium. Hasil studi menunjukkan paparan kadmium menyebabkan gangguan kardiovaskular, kerusakan ginjal dan hati, serta pengeroposan tulang (Maria Tellez-Plaza, dkk. 2012; Yunxi Yang, dkk. 2025; Bolly, 2012).
Selanjutnya, MOP dapat menyebabkan iritasi kulit karena kandungan senyawa kalium klorida. Alhasil kulit menjadi kemerahan, kering, dan perih.
Terakhir, pupuk borat mengandung unsur hara boron dalam bentuk senyawa boraks. Laporan Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, 2010) menunjukkan senyawa boraks dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, mulut, dan sakit tenggorokan.
Alhasil, setelah bekerja selama sembilan tahun di PT S, Melati selalu mengeluhkan sakit kepala dan pusing tanpa diketahui apa penyebab pastinya.
“Kadang sih pusing. Di sini ‘kan lagi musim panas, itu paling mungkin efek panas,” kata Melati.
Melati turut bercerita kalau sakit yang ia alami telah berlangsung selama 20 tahun semenjak ia bekerja di PT S. Pada 2025, berdasarkan diagnosa dokter rumah sakit, ia diketahui mengalami kanker tulang di bagian kepala sebelah kanan.
Apa yang terjadi pada Melati dibenarkan Damar—bukan nama sebenarnya. Ia pengurus serikat buruh yang membantu proses pengobatan Melati. Kata Damar, Melati memiliki keluhan sakit kepala menahun yang berujung pada tindakan operasi.
“Dulu keluhannya di saya, Melati mengalami sakit kepala menahun, aku nggak tahu Melati mengalami sakit kepala 20 tahun. Ya, artinya Melati sudah sakit kepala sejak sebelum masuk PT S. Dan ternyata, Melati yang mengalami sakit kepala harus dioperasi, diagnosa dari rumah sakit bahwasanya itu kanker tulang,” kata Damar.
Baik Melati maupun Damar tak mengetahui apakah memang sedari awal kanker tulang itu sudah ada atau justru paparan pupuk kimia yang memperparah keadaannya.
Hal ini dikarenakan ketiadaan tenaga medis yang mampu mengaitkan dampak dari jenis paparan kimia tertentu terhadap kondisi kesehatan pasien.
“Kami tidak tahu apakah itu juga salah satu paparan dari agrokimia, kami tidak bisa mengatakan itu,” terang Damar.
Sakit Punggung dan Kelalaian Pelayanan Kesehatan
Masih di Kalimantan Tengah, Lavender—nama samaran—yang bekerja di PT K membuka kisahnya dengan bercerita mengenai iritasi kulit dan sesak napas yang banyak ia temukan di bagian pemupukan.
“Kalau untuk kanker nggak ada, cuman yang sering terjadi itu kayak iritasi dan sesak napas. Itu yang sering terjadi di bagian pemupukan,” terangnya.
Lavender sendiri telah bekerja selama dua tahun di PT K di bagian pemupukan. Selama itu pula butiran halus dari pupuk masuk ke badan dan mata ketika ia bekerja.
“Perih rasanya. Apalagi kalau kita lagi nguntil (mengecer pupuk), yang jelas ‘kan kita buka karungnya pasti serbuk pupuknya keluar semua” jelasnya.
Rasa sakit Lavender dan rekan-rekannya tidak menjadi perhatian khusus perusahaan. Pasalnya, obat yang diberikan perusahaan tidak manjur untuk meredakan iritasi.
“Nggak, kadang kalau mereka kasih tempo tiga hari tuh, kalau misalnya dalam tiga hari tidak ada perubahan, mereka sarankan ke rumah sakit besar,” ucap Lavender
Di luar ancaman zat kimia yang menggerogoti tubuh secara perlahan, para buruh juga remuk di bawah beban fisik yang melampaui batas wajar. Penderitaan itu dialami Lavender secara langsung di bawah karung-karung pupuk yang membebani pundaknya.
Saat itu, ia sedang bekerja di kebun dan hendak mengangkat karung pupuk. Baru ia menekuk lutut dan menaruh pupuk di punggungnya, seketika rasa nyeri mencuat dari tulang bagian itu. Kretek…kretek, bunyi yang terdengar jelas di telinganya.
Di malam hari, rasa nyeri itu merambat tanpa ampun, merampas waktu tidur Lavender. Esoknya, ia bergegas menuju klinik perusahaan, bermaksud untuk mendapat pengobatan dari tenaga profesional.
“Kenapa bu?” kata sang bidan.
“Ini saya alami di lahan kemarin, begitu saya gendong pupuk tiba tiba punggung belakang sama pinggangku sakit,” jawab Lavender.
“Apakah karena salah posisi saat menggendong pupuk atau bagaimana?” tanya si bidan.
“Saya kurang paham, karena saat gendong pupuk itu sudah bunyi di belakang ini,” balas Lavender.
Kunjungan ke klinik perusahaan itu sangat singkat. Lavender hanya mendapat obat pereda nyeri, tanpa ada tindakan pengecekan. Setelah itu, ia pulang tanpa benar-benar tahu penyakit apa yang menyerang tubuhnya.
Yang Terbawa Pulang dan yang Menghilang
Peracunan yang dialami buruh kebun sawit tidak serta-merta usai di tempat kerja, melainkan ikut terbawa ke rumah. Partikel zat kimia beracun itu menempel di badan, bersembunyi di balik pakaian kerja, dan perlahan menyerang bagian paling intim sekaligus berharga dari kehidupan para buruh.
Bagi Lil—bukan nama sebenarnya—teras rumah bukanlah tempat bertukar sapa dengan tetangga, tapi zona karantina yang teramat sederhana.
Teras itu menjadi saksi, bahwa Lili pernah mengalami masa-masa ketika tangki semprot dibawa ke rumah. Tepatnya di teras bagian terluar, tangki semprot itu diletakkan, jauh dari jangkauan tangan-tangan kecil anaknya.
“Kalau sekarang di gudang, tapi dulu di bawa ke rumah. Ditaruh di teras luar, ya ‘kan punya anak kecil jadi jauh-jauh dari anak kecil,” ucap Lili yang merupakan seorang buruh semprot di PT K.
Namun, mengusir tangki semprot ke teras luar tidak lantas membuat rumah menjadi aman. Ancaman yang lebih dekat justru bersembunyi di balik pakaian kerja.
Karena perusahaan tidak menyediakan fasilitas rumah bilas di tempat kerja, Lili terpaksa membawa pulang tubuh dan pakaian kerja yang penuh cipratan racun.
Celakanya, sumber air di pemukiman buruh tidak selalu tersedia. Baju penuh racun itu hanya bisa direndam sampai malam. Selepas magrib, ketika air kembali mengalir, Lili baru bisa membilas baju beracunnya.
Tapi, racun itu jauh lebih cerdik dari bilasan air. Ia sudah meresap terlalu dalam, bukan hanya ke serabut kain, melainkan ke dalam darah dan hormon. Tubuh Lili mengirimkan sinyal darurat, siklus biologisnya mendadak berantakan.
“Dulu sudah pernah haid tidak teratur yang bisa satu bulan tiga kali,” kata Lili.
Bagi buruh perempuan di perkebunan sawit, batas antara pekerjaan dan tubuh sering melebur tanpa perlindungan memadai. Hingga akhirnya, akumulasi dari kerentanan itu meledak dalam tragedi yang tidak bisa lagi ditutupi.
Tragedi itu datang tanpa peringatan awal. Lili tak sadar sedang mengandung hingga darah merembes keluar dari tubuhnya. Panik melanda. Ia yang saat itu sedang di rumah, langsung diboyong ke klinik perusahaan.
Sayangnya, fasilitas kesehatan di tingkat kebun tidak mampu menangani kedaruratan yang ia alami. Penanganan medis berubah menjadi rantai rujukan yang panjang.
“Dulu awalnya aku nggak tahu kalau lagi hamil, jadi kayak pendarahan gitu. Pas dicek klinik perusahaan, suruh dirujuk ke Parenggean. Dari Parenggean langsung suruh ke Sampit, ke rumah sakit Murjani,” kenang Lili, merinci perjalanan panjang yang dialami.
Tragedi itu tidak berhenti di tubuh Lili. Racun yang biasa digunakan di tempat kerja kini mengepung orang tercinta di rumah. Keluhan gatal-gatal di kulit dengan bintik merah muncul secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas.
“Nggak tahu kami penyebabnya apa itu, alergi kah, apa dari racun kimia kah,” tutup Lili.
Kalimat yang meluncur dari Lili mencerminkan kecemasan yang dialaminya. Saat ini, apa penyebab pasti yang merenggut kesehatan diri dan keluarganya.
Di atas tanah konsesi perkebunan sawit yang membentang dari Sumatra hingga Kalimantan, peracunan massal terhadap buruh sedang terjadi.
Berkaca pada laporan skala nasional, Oktriyedi dan Lela (2025) menyatakan aspek kesehatan buruh kebun sawit masih menjadi isu yang terpinggirkan. Dari studi tersebut, ditemukan tujuh aspek permasalahan kesehatan yang dialami buruh kebun sawit.
Hal tersebut meliputi kecelakaan kerja sebanyak 224.000 kasus, gangguan pada sistem gerak tubuh, keseimbangan gizi buruh perempuan, gangguan pendengaran, paparan pestisida, akses terhadap layanan kesehatan, dan kesehatan mental.
Dalam skala global, International Labour Organization (ILO: 2021) mencatat setidaknya terdapat 740.000 kasus keracunan pestisida yang tidak disengaja setiap tahunnya, dengan 7.446 kasus berujung pada kematian dan 733.921 kasus tanpa kematian.
Jika berkaca pada sistem manajemen K3, langkah prioritas dan terpenting dalam pengendalian bahaya di tempat kerja adalah melakukan eliminasi dan substitusi. Dalam hal ini, sumber bahaya harus dihilangkan atau diganti dengan bahan yang lebih aman terhadap buruh.
Apabila sumber bahaya tidak dapat dihilangkan atau digantikan, maka pemberian APD, fasilitas kebersihan, dan fasilitas kesehatan harus diberikan perusahaan. Hal ini merupakan langkah pencegahan terakhir yang harus dilakukan perusahaan untuk menjamin keselamatan kerja para buruh.