Satya Bumi: RSPO Coba Kaburkan Fakta Keterlibatan Karhutla

Satya Bumi: RSPO Coba Kaburkan Fakta Keterlibatan Karhutla

Satya Bumi: RSPO Coba Kaburkan Fakta Keterlibatan dalam Karhutla
Terlihat petugas berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (2/9/2026). Sumber: Kompas.com.

Satya Bumi menyayangkan surat pernyataan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) terkait tuntutan sejumlah organisasi yang dikirimkan pada Senin (9/11/2026). 

Juru Kampanye Satya Bumi, Riezcy Cecilia Dewi, mengatakan respons RSPO dalam warkatnya cenderung mengaburkan fakta yang terjadi di lapangan.

Director Assurance RSPO, Aryo Gustomo, dalam suratnya mengatakan lahan konsesi milik perusahaan bersertifikat RSPO hanya 0,8% yang terbakar dari total keseluruhan dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Melansir Yayasan Madani Berkelanjutan, ada lonjakan besar terhadap area indikatif terbakar (AIT) pada Juli-Agustus 2026. Angka lonjakannya cukup dahsyat, karena terjadi dalam waktu singkat. 

“Berdasarkan pemodelan AIT yang dirilis oleh Madani Berkelanjutan, luasan area yang diduga terbakar melonjak drastis dari 100,7 ribu hektare (ha) pada Juli 2026 menjadi 1,32 juta ha hanya dalam tempo satu bulan di Agustus 2026,” dilansir pada Jumat (13/11/2026).

Lebih lanjut, RSPO berulang kali menyebutkan, lahan yang terbakar berada di luar konsesi para mitranya. Sekalipun ada, titik apinya berasal dari luar area operasional mereka. 

Padahal, menurut Riezcy, respons RSPO dalam surat pernyataan itu cenderung mengerdilkan letak akar permasalahannya. Sebab walaupun 0,8% dari total,  juga merupakan lahan luas yang terbakar. 

“Karena luasan 14.500 (0,8%) ha itu cukup luas, apalagi RSPO mengatakan bahwa sebesar 45% kebakaran terjadi di dalam dua konsesi saja. RSPO seharusnya tidak hanya berfokus pada angka atau persentase saja,” ujarnya kepada Diakronik, Rabu (11/11/2026).

Selain itu, berdasarkan analisis Satya Bumi, imbuh Riezcy, ada sekitar 110 anggota RSPO di 19 provinsi, yang terindikasi mengalami kebakaran.

“Analisis dari sejumlah organisasi, termasuk Satya bumi sendiri menunjukkan bahwa ada sekitar 110 anggota RSPO yang tersebar di 19 Provinsi teridentifikasi terjadi karhutla,” ujarnya.

Temuan itu harusnya dapat direspons dengan cepat oleh RSPO. Namun yang terjadi justru sebaliknya. RSPO mengaku tidak ada laporan yang mengatakan anggotanya terlibat karhutla.

“Tidak adanya laporan mitra RSPO yang terbukti membakar hutan seharusnya tidak dijadikan justifikasi atau pembenaran untuk melepaskan tanggung jawab. Tidak adanya laporan bukan berarti tidak ada masalah,” ujarnya.

Riezcy lanjut menjelaskan dengan detail bahwa sertifikasi yang diberikan RSPO kepada para anggotanya bukan berarti menihilkan potensi kerusakan dan kebakaran yang terjadi dalam perkebunan kelapa sawit. 

“Analisis Satya Bumi menunjukkan bahwa sekitar 3.753,63 ha karhutla terjadi di dalam area member RSPO, di mana sekitar 1.505,85 ha terjadi di lahan gambut, dan seluas 78,87 ha terjadi di habitat orangutan,” ujarnya.

Kebakaran yang terjadi di luar area operasional perusahaan anggota RSPO, seharusnya tidak menjadi dalih untuk tidak bertanggung jawab atas bencana karhutla. 

Sebab, walaupun bukan terjadi di area operasional, hal itu tentu masih menjadi tanggung jawab perusahaan.

“Batas operasional seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mengaburkan atau membatasi tanggung jawab mereka,” ucap Riezcy.

Kata Kunci:

Kawan Redaksi

Editor: Tim Redaksi

ARTIKEL TERKAIT

Share

Temukan Artikel Anda!