Ratusan buruh ojek online (ojol) di Provinsi Banten menggelar aksi demonstrasi dan mematikan aplikasi atau off bid secara massal di depan Kantor Gubernur Provinsi Banten, Selasa (20/5/2025) pagi. Massa yang tergabung dalam Aliansi Driver Online Banten Bergerak (Dobbrak), Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu), dan Ojol Serang Bersatu (OSB) itu menuntut jaminan sosial dan relaksasi pajak kendaraan untuk seluruh buruh ojol.
Ketua Serdadu, Dodi Munir, mengatakan bahwa massa aksi menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk meningkatkan kesejahteraan buruh ojol di Banten, salah satunya melalui penyediaan akses kesehatan. Hal itu dilakukan lantaran pihak aplikator tak bertanggung jawab atas kesehatan buruh ojol.
“Kalau lewat aplikator kan kita tidak ditanggung kesehatannya. Makanya kami meminta pemerintah untuk mempertimbangkan itu, yaitu dengan penyediaan BPJS PBI (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran),” ujar Dodi saat ditemui di sela-sela aksi, Selasa.
Ia menilai buruh ojol merupakan jenis pekerjaan yang rentan mengalami kecelakaan akibat kondisi kerja tak layak. Menurutnya, kondisi ini semakin diperparah karena tempat kerjanya adalah jalanan yang ekstrem dan berbahaya.
Dalam rilis pers yang ditulis Serdadu, disebutkan bahwa kerentanan itu semakin diperparah dengan kebijakan aplikator yang menyulitkan buruh ojol untuk mengeklaim asuransi kecelakaan. Di sisi lain, menurut Dodi, ada sederet syarat dan ketentuan yang tak masuk akal bagi buruh ojol.
Selain itu, massa aksi juga mendesak Pemprov Banten untuk menerapkan kebijakan relaksasi pajak kendaraan bagi buruh ojol. Dodi menyebut buruh ojol tak memiliki pendapatan yang pasti, sehingga terkadang kesulitan untuk membayar pajak kendaraan.
“Dengan adanya relaksasi pajak, entah itu cicilan, kami berharap akan meringankan kondisi ini, akan meringankan apa yang menjadi beban dari kawan-kawan ojol,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dodi juga mendukung tuntutan yang disuarakan buruh ojol melalui aksi demonstrasi dan off bid massal di level nasional. Tuntutan itu meliputi tarif yang layak dan potongan aplikasi yang tidak merugikan driver, serta mendesak pemerintah pusat untuk membuat regulasi terkait transportasi online.
“Kalau untuk tuntutan nasional, kami ikut dengan kawan-kawan yang juga demo di wilayah lain di nasional. Itu sudah kami sepakati lewat grup WA,” ungkapnya.