Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mengarak patung tikus berdasi saat longmarch menuju titik aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
Patung setinggi kurang lebih 2 meter itu diarak dari depan Kantor International Labor Organization (ILO), Jakarta Pusat, atau titik kumpul massa aksi sebelum longmarch melewati Jalan Medan Merdeka Selatan.
Patung tikus itu terlihat berdiri seperti manusia, mengenakan jaket berwarna hitam, lengkap dengan kemeja bermotif kotak serta dasi merah yang melekat di tubuhnya.
Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Unang Sunarno menjelaskan, patung berbentuk tikus itu merupakan simbol dari binatang pengerat. Binatang itu, katanya, mencerminkan watak pejabat di Indonesia yang kerap memakan uang rakyat.
“Di sini pejabat-pejabat kita, sampai saat ini, dari rezim ke rezim, banyak yang korupsi. Pasca reformasi 1998 bukannya membaik tapi malah banyak koruptor di pemerintahan kita,” kata Unang di lokasi aksi.
Selain diarak sepanjang jalan, patung itu juga digantung pada ujung tiga buah tiang atau galah yang terbuat dari bambu. Melalui simbol itu, Sunarno berharap pada pejabat korup di pemerintahan di Indonesia segera ditangkap dan diadili.
“Hal ini kami sampaikan, dengan simbol patung tikus ini harapan kami para koruptor segera ditangkap dan diadili,” ujarnya.
Adapun, aksi demonstrasi yang diikuti oleh berbagai organisasi masyarakat sipil ini mengusung tajuk Rakyat Menggugat: Presiden dan DPR RI Bertanggung Jawab atas Krisis Ekonomi, Politik dan Demokrasi yang Mengancam Kehidupan Rakyat. Aksi ini merupakan bentuk respons terhadap kondisi Indonesia pascagelombang protes yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dalam sepekan terakhir.
Aliansi Gebrak menilai, gelombang protes yang meluas dalam sepekan terakhir merupakan akumulasi penderitaan dari realitas ekonomi-politik yang semakin mencekik rakyat, mulai dari kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok, upah murah, PHK massal, perampasan tanah, hingga ketimpangan lainnya.
“Persoalan itu berkelindan erat dengan degradasi demokrasi, pengangkangan konstitusi, arogansi dan kepongahan pejabat tinggi negara, brutalitas aparat, dan kemewahan hidup orang-orang super kaya,” tulis Aliansi Gebrak dalam rilis pers yang diterima, Kamis (4/9/2025).
Persoalan itu, tulis Aliansi Gebrak, tidak bisa diselesaikan dengan hanya menonaktifkan beberapa elit politik partai di parlemen. Mereka menilai harus ada komitmen yang kuat dari Presiden dan DPR untuk menyelesaikan berbagai persoalan struktural ini.
“Rakyat membutuhkan komitmen politik yang kuat dari Presiden dan DPR RI untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang menjadi akar masalah dari penderitaan rakyat selama ini,” tegasnya.
Dalam aksi ini, Aliansi Gebrak menyerukan 12 tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:
- Hentikan brutalitas aparat kepolisian dan TNI, bebaskan seluruh peserta aksi dan aktivis pro-demokrasi yang ditangkap; bentuk tim independen untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelanggaran HAM terutama kasus kematian 10 orang warga dan massa aksi;
- Bentuk pengadilan HAM untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu dan sekarang;
- Reformasi total institusi kepolisian, dan kembalikan TNI ke barak;
- Reformasi total sistem pemilu dan partai politik yang menjadi biang kerok kerusakan sistem demokrasi;
- Hapuskan hak istimewa, potong gaji dan tunjangan pejabat negara, perwira tinggi, pejabat lembaga non kementerian, komisaris dan direktur BUMN hingga setara upah buruh rata-rata, yang kemudian dialihkan untuk anggaran pendidikan dan kesehatan gratis, subsidi serta program kesejahteraan bagi rakyat;
- Batalkan kenaikan tarif pajak bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah dan mengalihkan bebannya kepada konglomerat, korporasi dan perbankan dengan memberlakukan pajak progresif;
- Sahkan RUU Perampasan Aset untuk mengadili dan menyita aset para koruptor;
- Turunkan harga pangan dan sembako, tarif air dan listrik, bahan bakar minyak; serta batalkan kenaikan iuran BPJS yang semakin mencekik kehidupan rakyat;
- Hapus sistem outsourcing; memastikan jaminan kerja dan upah layak, hentikan PHK massal, dan bangun industrialisasi nasional di bawah kontrol penuh rakyat;
- Tertibkan monopoli konsesi dan tanah terlantar korporasi, distribusikan kepada rakyat melalui reforma agraria untuk menjamin keadilan dan pemerataan ekonomi;
- Batalkan dan cabut kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan menindas rakyat (UU Cipta Kerja, KUHP, UU Minerba, Proyek Strategis Nasional, UU Kehutanan, RKUHAP, dan lain-lain);
- Menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan gerakan rakyat di berbagai daerah untuk meneruskan perjuangan; fokus pada cita-cita perjuangan sampai tuntutan-tuntutan kita dilaksanakan oleh Rezim Pemerintahan Prabowo-Gibran.