Ormas Bubarkan Paksa PWF Bali, Panitia Diintimidasi

Ormas Bubarkan Paksa PWF Bali, Panitia Diintimidasi

Massa dari Patriot Garuda Nusantara (PGN) mendatangi lokasi People’s Water Forum (PWF) 2024 di Bali dan membubarkan paksa acara, Senin (20/5/2024). Foto: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Massa dari Patriot Garuda Nusantara (PGN) mendatangi lokasi People’s Water Forum (PWF) 2024 di Bali dan membubarkan paksa acara, Senin (20/5/2024). Foto: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

The People’s Water Forum (PWF) 2024 di Bali mengalami intimidasi dan pembubaran paksa oleh puluhan massa yang menamakan diri Patriot Garuda Nusantara (PGN), Senin (20/5/2024). Berbekal video yang diterima Diakronik.com, terlihat PGN mendatangi lokasi kegiatan dan meminta forum dihentikan. 

Berdasarkan keterangan pihak PWF, bentuk intimidasi PGN antara lain: memaksa membubarkan forum serta merampas spanduk, baliho, dan atribut agenda secara paksa. Selain itu, melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum.

“Anda bubar saja,” kata seseorang diduga dari PGN dalam video yang diikuti rekan-rekannya secara berteriak.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Rezky Pratiwi, mengatakan tindakan PGN didasari imbauan lisan PJ Gubernur Bali Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya terkait World Water Forum (WWF) di Bali. 

“Imbauan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengingat. Justru melanggar ketentuan konstitusi yang menjamin adanya kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat,” ujar Rezky dalam keterangan tertulis.

PWF 2024 merupakan forum masyarakat sipil yang mengkritisi privatisasi air dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat. Sebelum kejadian ini, beberapa panitia sudah mendapatkan intimidasi dan teror. Tujuannya, agar tidak mengadakan PWF. 

“Pembatalan beberapa tempat acara juga terjadi karena pengelola tempat mendapatkan intimidasi,” ucap Rezky.

Keberulangan peristiwa serupa dalam momentum perhelatan forum internasional merupakan pelanggaran HAM yang dilanggengkan. Rezky mengatakan, konstitusi telah menjamin adanya kebebasan berkumpul, berbicara, dan menyampaikan pendapat. 

Atas kejadian ini, lanjutnya, makin membuktikan tak ada komitmen negara untuk memajukan dan menghormati kebebasan berekspresi bagi rakyatnya. Maka itu, Panitia PWF 2024 mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat atau organisasi kemasyarakatan (ormas).

“(Kami) mendesak agar negara menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat melakukan kritik tanpa ada tekanan,” kata Rezky.

Dikutip dari Tempo, Polda Bali menyatakan belum tahu pasti ihwal pembubaran kegiatan PWF. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Jansen Avitus Panjaitan, mengatakan belum ada laporan resmi kepada polisi atas pembubaran agenda tersebut. “Ini masih kami dalami,” ucapnya.

Sebelumnya, 40 akademisi menandatangani Surat Menuntut Kebebasan Akademis dalam Upaya Mendukung Forum Rakyat Air Dunia di Bali pada Mei 2024. Mereka mengecam upaya penghalangan pelaksanaan PWF atau Forum Air milik Rakyat Sedunia di Institut Seni Indonesia (ISI), Denpasar, Bali. Setelah pembatalan di ISI, PWF pindah ke hotel kecil di Denpasar, yang kemudian diintimidasi dan dibubarkan paksa massa PGN.

“Pembatalan acara yang diselenggarakan bersama institusi akademis melalui koersi dan pelarangan oleh penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap Prinsip PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) untuk Penerapan Hak Kebebasan Akademik,” demikian dikutip dari surat yang ditandatangani akademisi.

Dalam suratnya, para akademisi membeberkan kronologi pembatalan acara PWF di ISI dan penarikan diri ISI sebagai lembaga akademik yang mendukung forum. Berikut kronologi yang disusun berdasarkan surat terbuka akademisi:

2 April 2024

Pengurus Yayasan Bintang Gana, yang merupakan organisasi setempat, mewakili panitia nasional PWF menghubungi rektor ISI menjajaki kerja sama acara Musyawarah Budaya Air Warga. Rektor ISI memberikan sinyal positif, sehingga yayasan mengirimkan surat permohonan kerja sama secara resmi.

18 April 2024 

Dilakukan pertemuan teknis antara yayasan dan universitas, termasuk menindaklanjuti permintaan rektor agar logo ISI dicantumkan dalam acara dan menyertakan beberapa staf ISI dalam kepanitiaan.

4 Mei 2024

Enam orang intel mendatangi rumah direktur Yayasan Bintang Gana. Mereka menanyakan perihal agenda menjelang WWF dan bertanya apakah akan ada agenda tandingan atau aksi.

5 Mei 2024 

Empat intel kembali mendatangi rumah direktur Yayasan Bintang Gana dengan alasan untuk berkoordinasi menjelang WWF. Namun, sudah mengarahkan pertanyaan secara spesifik pada PWF dengan alasan mengetahuinya dari media sosial. Ketika kembali ditanya mengenai aksi tandingan, direktur menjawab tidak ada rencana aksi karena cukup repot dan akan dibubarkan, seperti dalam konteks G20 Bali Summit 2022.

7 Mei 2024

Kediaman direktur yayasan kembali didatangi intel. Istri direktur juga diinterogasi. Pada hari yang sama Kubu Kopi (tempat para aktivis dan wartawan biasa berkumpul) pun didatangi intel, staf kafe juga diinterogasi.

13 Mei 2024

Rektor ISI menelepon direktur yayasan memberi tahu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menelepon dan memintanya untuk membatalkan acara, atau memundurkan acara tersebut sampai kegiatan WWF telah selesai. Pengurus Yayasan Bintang Gana meminta surat pembatalan dari rektor. Namun, tidak disanggupi. Surat pembatalan kemudian diterbitkan, tapi tanpa alasan. 

14 Mei 2024

Wisma yang telah bersedia menjadi tempat menginap para peserta PWF, membatalkan pemesanan tempat yang telah dilakukan panitia.

15 Mei 2024

Mulai banyak gangguan: WhatsApp aktivis diretas, tautan registrasi dan situs PWF di-trolling. Setelah dicek, IP address pelaku trolling terlacak berasal dari Bali. 

Panitia mulai mencari pilihan sejumlah tempat alternatif untuk penyelenggaraan PWF. Namun, beberapa tempat yang dianggap potensial kemungkinan juga telah didatangi dan diintimidasi oleh intel.

18 Mei 2024

Akomodasi aktivis Solidaritas Perempuan, salah satu organisasi dalam jaringan PWF di Indonesia, didatangi intel, yang menyebabkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan waktu beristirahat mereka.

Dalam suratnya, para akademisi meminta otoritas publik dan ISI mempertahankan kebebasan akademis melalui sejumlah tindakan konkret. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), UN Special Rapporteur on the right to education, UN Special Rapporteur on the rights to safe drinking water and sanitation, dan UN Special Rapporteur on human rights defenders diminta untuk memantau dan menindaklanjuti kasus pelarangan agenda PWF.

Editor: Akbar Ridwan

ARTIKEL LAINNYA

Manifesto Politik API: Dukungan kepada Septia dan Semua Perempuan
Septia: Semoga Tidak Ada Lagi Kriminalisasi Buruh
Hari HAM Sedunia, Buruh Desak Pemerintah Ratifikasi Konvensi ILO 190
Diskusi BPJS PBI Buruh-Ojol Banten: Minimnya Informasi dan Akibat Status Kemitraan

Temukan Artikel Anda!